NAMA : MIFTAHUL ALAM
NPM : 15213475
KELAS : 2EA14
MATA KULIAH : EKONOMI KOPERASI (SOFTSKILL)
PERATURAN
MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
23/PER/M.KUKM/XI/2005
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS
SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR :
32/Kep/M.KUKM/IV/2003 TENTANG PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA USAHA
KECIL DAN MENENGAH
MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM) agar dapat produktif
dan efisien, maka strategi pendekatan sentra dikembangkan untuk memacu sinergi
dengan berbagai pihak terkait;
b. bahwa
untuk menunjang pelaksanaan strategi dimaksud, perlu dilakukan perubahan atas
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :
32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha
Kecil dan Menengah;
c. bahwa
untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu
untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tentang perubahan atas surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman
Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor : 116 Tambahan Lembaran
Negara Nomor : 3502 );
2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (
Lembaran Negara R.I. Tahun 1995 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor :
3611 );
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor : 47);
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional
(PROPENAS) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 206 );
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor :
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3743);
Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah;
Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha
Menengah;
Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
33.1/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klasifikasi Calon Sentra Usaha Kecil
dan Menengah;
Peraturan
Menteri Negara Republik Indonesia Nomor : 70/KEP/MENEG/XII/2001 tanggal 10
Desember Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara
Koperasi dan UKM;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR : 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 TENTANG PEDOMAN PENUMBUHAN DAN
PENGEMBANGAN SENTRA USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pasal I
Mengubah
beberapa ketentuan dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor : 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan
Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah, sehingga seluruhnya menjadi
berbunyi sebagai berikut :
Ketentuan
BAB I Pasal 1 angka 1,2,3,6,8,10, & 11 diubah, sehingga BAB I Pasal 1
seluruhnya menjadi berbunyi :
Pasal 1
Dalam
Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.
Sentra UKM adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/ lokasi tertentu dimana
terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk
yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian
integral dari klaster dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya
pengembangan klaster.
2.
Klasifikasi Sentra UKM adalah kegiatan menilai kinerja suatu Sentra UKM dalam
suatu periode tertentu dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 33.1/Kep/M.KUKM/IV/2003.
Sentra
UKM Unggulan adalah Sentra UKM yang kegiatan usahanya merupakan atau berkaitan
dengan produk unggulan daerah, kapasitas dan produktivitas usahanya berkembang
, berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan merupakan prioritas untuk
berkembang menjadi bagian integral dari klaster.
Klaster adalah
Jaringan Industri (Industri Inti yang menjadi fokus perhatian, Industri Pemasok
bahan baku, bahan pembantu dan asessori, dan Industri Terkait yang menggunakan
sumberdaya yang sama dengan industri inti), pihak atau lembaga yang menghasilkan
teknologi, Institusi yang berperan menjembatani (misalnya konsultan) serta
pembeli, yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.
Klaster
Bisnis adalah Klaster dimana bisnis Sentra UKM Unggulan telah menjadi bagian
integral industri inti, industri pemasok, dan atau industri terkait
Business
Development Services – Provider Lembaga Pengembangan Bisnis BDS-P/LPB adalah
suatu lembaga atau bagian dari suatu lembaga yang memiliki usaha inti (core
business) di bidang jasa layanan yang dapat berbentuk Yayasan, Perguruan
Tinggi, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV dan LSM.
Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya Usaha Simpan Pinjam
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
Usaha
Simpan Pinjam (USP) Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang
Simpan Pinjam, sebagai Unit Usaha Otonom dari kegiatan usaha Koperasi yang
bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
Modal
Awal dan Padanan (MAP) adalah dana stimulan dari Pemerintah untuk disalurkan
kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui KSP/USP Koperasi.
Dana
Penjaminan adalah Dana Pemerintah yang diperuntukkan bagi penjaminan kredit
Koperasi dan UKM yang mempunyai keterbatasan agunan untuk memperoleh kredit
Perbankan.
Infrastruktur
Jaringan Komunikasi adalah perangkat sarana yang diperlukan untuk pengembangan
jaringan komunikasi antara sentra, BDS-P, KSP/USP Koperasi, Bank Pelaksana dan
Kementerian Koperasi dan UKM serta pelaku bisnis yang lain.
Usaha
Menengah (UM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai penjualan tahunan
di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
Usaha
Kecil (UK) adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan kekayaan bersih
maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan, penjualan tahunan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
dan milik Warga Negara Indonesia serta berdiri sendiri bukan merupakan anak
perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995
tentang Usaha Kecil.
Dinas/Badan
yang Membidangi Koperasi dan UKM adalah Lembaga yang menangani pembinaan dan
pengembangan koperasi dan UKM baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat
Kabupaten/Kota
Kelompok
Kerja Keuangan, selanjutnya disebut POKJA Keuangan adalah Tim Pelaksana Program
pada Pemerintahan Propinsi/Kabupaten/Kota yang dibentuk sesuai Surat Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
140/KEP/M.KUKM/XII/2002.
2.
Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 4
Penumbuhan
dan Pengembangan sentra UKM merupakan satu kesatuan sinergi dengan program
penyediaan MAP dan layanan bisnis oleh BDS-P/LPB dan dapat disinergikan dengan
program Penjaminan Kredit, pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi
Bisnis, peningkatan penggunaan teknologi tepat guna, pelatihan, penelitian
serta pengembangan kerjasama usaha.
3.
Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 5
(1)
Kriteria Sentra UKM adalah :
a.
terdapat minimal 20 (dua puluh) orang UKM, dengan kapasitas produksi yang
memadai dalam kawasan sentra yang memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi
bagian integral dari klaster;
b.
mempunyai omzet penjualan minimal mencapai Rp. 200 juta/bulan;
c.
mempunyai prospek pasar yang baik;
d.
mempunyai jaringan kemitraan dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran;
e. mampu
menyerap tenaga kerja minimal sebanyak 40 (empat puluh) orang dalam kawasan
sentra;
f.
mengutamakan bahan baku lokal (dalam negeri);
g.
menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan mutu produk;
h.
tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
(2)
Kriteria Sentra UKM Unggulan adalah :
a.
Sentra UKM yang telah mendapatkan fasilitas pembinaan;
b.
Sentra UKM yang kegiatan usahanya berkaitan dengan produk unggulan daerah;
c.
Sentra UKM yang pemasaran produknya sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota
dalam satu propinsi;
d. Sentra
UKM yang kapasitas usahanya berkembang ditandai dengan peningkatan omzet;
e.
Sentra UKM yang produktifitas usahanya berkembang ditandai dengan pertumbuhan
omzet per UKM;
f.
Sentra UKM yang jumlah tenaga kerjanya mengalami pertumbuhan;
g. Sentra
UKM yang telah melakukan pengembangan teknologi;
h.
Sentra UKM yang telah memiliki kerjasama usaha ke hulu dan atau ke hilir.
(3)
Kriteria Sentra UKM bagian Klaster Bisnis adalah :
a.
Sentra UKM Unggulan yang kegiatan bisnisnya merupakan industri inti, industri
pemasok dan atau industri terkait dari suatu Klaster Bisnis;
b.
Sentra UKM Unggulan yang pemasaran produknya tingkat nasional dan atau ekspor
atau produknya merupakan bahan baku atau bahan pembantu dari produk yang
pemasarannya tingkat nasional dan atau ekspor;
c.
Sentra UKM Unggulan yang mampu secara sendiri atau bekerjasama melakukan
pelatihan teknis bagi UKM;
d.
Sentra UKM Unggulan yang mampu secara sendiri atau bekerjasama melakukan
penelitian dan pengembangan produk/pemasaran hasil produksinya.
4.
Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 7
Mekanisme
Penetapan Sentra UKM diatur sebagai berikut :
a. Pokja
Keuangan Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan menilai sekaligus menyeleksi
sentra calon peserta program baik yang akan difasilitasi oleh dana APBN maupun
dana perguliran agar diusulkan secara terpadu dengan menggunakan Formulir :
1)
Kriteria Penetapan Sentra sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
2)
Formulir Aplikasi Sentra sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2
3)
Formulir Aplikasi UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.
4)
Penetapan Sentra UKM Unggulan menggunakan Formulir Kriteria Penetapan Sentra
UKM Unggulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.
5) Penetapan
Sentra UKM bagian Klaster Bisnis menggunakan Formulir Kriteria Penetapan Sentra
UKM bagian Klaster Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
b.
Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota menyampaikan hasil
seleksi ke Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi untuk
koordinasi;
c. Pokja
Keuangan Propinsi membantu memverifikasi kelengkapan administrasi sentra yang
diusulkan;
d.
Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi mengirimkan hasil seleksi
sentra calon peserta program kepada Kementerian Koperasi dan UKM;
e.
Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi
dan UKM Propinsi, maka Kementerian Koperasi dan UKM melakukan verifikasi
kembali dan menetapkan sentra calon peserta program sebagai sentra terpilih;
f.
Sentra UKM ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
5.
Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 8
(1)
Sentra UKM dapat memperoleh perkuatan finansial dan non finansial yang terdiri
dari :
a.
perkuatan permodalan dengan penyediaan MAP melalui KSP/USP Koperasi;
b.
penyediaan layanan pengembangan bisnis dari BDS-P/LPB;
c.
layanan akses informasi bisnis melalui penyediaan infrastruktur jaringan
komunikasi;
d.
diberikan akses fasilitas kredit dengan Dana Penjaminan.
(2)
Sentra UKM Unggulan dapat memperoleh perkuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat 1 ditambah dengan:
a.
bantuan pengembangan teknologi tepat guna dan pengembangan mutu, desain dan
merek produk;
b.
fasilitas pengembangan kerjasama usaha.
(3)
Sentra UKM bagian Klaster Bisnis dapat memperoleh perkuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 ditambah dengan :
a. Fasilitas
penelitian dan pengembangan produk/pemasaran hasil produk.
b.
Fasilitas pendidikan dan pelatihan.
6.
Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 9
Tahapan
Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM adalah :
a. UKM
menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis
dan memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster bisnis;
b.
munculnya pengusaha-pengusaha dalam kawasan tersebut yang mempelopori
penggunaan teknologi yang lebih maju;
c.
terjadinya peningkatan daya saing (produktivitas, mutu dan efisiensi kolektif)
antara UKM dalam sentra untuk bersinergi guna mengembangkan usaha;
d.
munculnya sentra UKM unggulan;
e.
terintegrasinya sentra UKM Unggulan menjadi bagian dari Klaster Bisnis.
Ketentuan
BAB IV Pasal 10 diubah, sehingga BAB IV Pasal 10 seluruhnya menjadi berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 10
Dalam
rangka pelaksanaan program disusun organisasi pelaksana yang terdiri dari :
a.
Tingkat Pusat oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
b.
Tingkat Propinsi oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM dan Pokja
Keuangan Propinsi.
c.
Tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota dan Pokja Keuangan Kabupaten/Kota.
8.
Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 12
Tugas
Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dalam program penumbuhan
dan pengembangan sentra UKM sebagai berikut :
a.
mengusulkan hasil seleksi calon sentra binaan kepada Kementerian Koperasi dan
UKM untuk mendapatkan pengesahan;
b.
menyusun program Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM binaan tahun-tahun
selanjutnya;
c.
mensinergikan Program Pengembangan Sentra UKM, BDS-P, KSP/USP Koperasi dan
pengembangan jaringan bisnisnya serta dengan instansi/lembaga terkait baik di
Pusat maupun di Daerah.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal
13 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13
Tugas
Pokja Keuangan Propinsi dalam Program Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM
sebagai berikut :
a.
melakukan verifikasi administrasi usulan calon sentra binaan yang diusulkan
oleh Dinas/Badan yang membidangI Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
b.
memberikan masukan dan saran tentang Program Penumbuhan dan Pengembangan Sentra
UKM tahun berikut kepada Dinas Koperasi/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM
Propinsi;
c.
memberikan masukan dan saran dalam pengembangan sentra UKM, BDS-P dan KSP/USP
Koperasi serta pengembangan jaringan bisnisnya.
10.
Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 seluruhnya menjadi berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 14
Tugas
Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dalam Program
Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM sebagai berikut :
a.
menyusun Program Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM;
b.
mengidentifikasi dan menyeleksi sentra berpotensi dan prospektif untuk
dikembangkan;
c.
mengusulkan Sentra binaan ke Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM
Tingkat Propinsi;
d.
mensinergikan Program Pengembangan Sentra UKM dengan program-program lain
terkait dengan dukungan perkuatan bagi UKM.
11.
Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 seluruhnya menjadi berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 15
Tugas
Pokja Keuangan Kabupaten/Kota dalam Program Penumbuhan dan Pengembangan Sentra
UKM sebagai berikut :
a.
menginventarisir dan mengevaluasi sentra UKM berpotensi dan prospektif untuk
dikembangkan;
b.
memberikan masukan dan saran terhadap usulan KSP/USP Koperasi dan BDS-P yang
akan diprogramkan dalam pengembangan sentra UKM;
c.
mengembangkan upaya kreatif agar UKM sentra mau dan mampu menggunakan jasa
BDS-P.
Pasal II
(1) BAB-BAB
dan/atau Pasal-Pasal serta ayat-ayat lainnya yang diatur dalam Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :
32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM,
masih tetap berlaku sepanjang tidak dicabut, diubah, diganti dan/atau ditambah dalam
Peraturan ini.
(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam ketentuan
tersendiri dan atau dalam surat menyurat yang disetujui oleh para pihak yang
terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan serta hak dan kewajiban
pihak-pihak yang terkait.
(3)
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan
di : Jakarta
Pada
tanggal : 9 Nopember 2005
Menteri
Negara,
Suryadharma
Ali
Tidak ada komentar:
Posting Komentar